Komisi XI DPR mempersoalkan keakuratan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka Kemiskinan dan Pengangguran. 

          Hal tersebut mengemuka saat Komisi XI DPR mengadakan RDP dengan Kepala BPS Rusman Heriawan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi (F-PD) di Gedung Nusantara I, Senin, (16/11).

          Dolfie dari Fraksi PDIP mempertanyakan ukuran Perhitungan BPS terhadap data kemiskinan dan pengangguran. "Ini seperti apa data yang digunakan oleh BPS,'tanyanya.

          Dia menambahkan, selama ini BPS mengolah statistik dasar, sementara untuk sektoral tiap instansi memiliki wewenang mengolah datanya. "Jadi bagaimana ini independensinya terkait data kemiskinan dan pengangguran,"katanya. 

          Sementara Laurens Bahang Dama (PAN) juga mempertanyakan independensi BPS artinya, sejauhmana BPS bertindak independen dalam mengolah data-data kemiskinan dan pengangguran. "Dahulu data BPS mengenai kemiskinan pernah ditentang oleh LIPI karena BPS hanya menyajikan saja tanpa memberikan pengertian mengenai metodologinya,"tandasnya.

          Sadar Subagyo dari Gerindra memperbandingkan data kemiskinan dari BPS sebesar 8.3 persen tetapi kenyataannya masih banyak orang miskin di jalanan, sementara di Jerman angkanya sebesar 7.2 persen tetapi tidak ada orang miskin dijalanan.

          Andi Rahmat dari Partai Demokrat menilai metode survey lebih akurat dibandingkan survey dari BPS. (si)